UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2023–2026, Amin Shabana, menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan cara masyarakat mengakses dan mengonsumsi informasi.

Kondisi tersebut menuntut lembaga penyiaran untuk bertransformasi agar tetap relevan di tengah pesatnya pertumbuhan platform digital.

Hal itu disampaikan Amin saat menjadi narasumber dalam Kuliah Umum Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung bertajuk “Masa Depan Lembaga Penyiaran di Era Digital” di Auditorium KH Ahmad Dahlan pada Jumat (19/06/2026).

Menurut Amin, Indonesia saat ini memiliki sekitar 235,26 juta pengguna internet, 180 juta identitas pengguna media sosial, dan 151 juta pengguna YouTube. Data tersebut menunjukkan bahwa audiens media tidak hilang, melainkan berpindah ke platform yang lebih personal, cepat, dan berbasis algoritma.

“Lembaga penyiaran saat ini berada di persimpangan. Situasinya mirip dengan media cetak ketika menghadapi gelombang internet. Banyak media yang tidak mampu beradaptasi sehingga kehilangan pembaca. Kini tantangan yang sama dihadapi industri penyiaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan, internet dan media sosial telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi. Generasi muda, khususnya Gen Z, menghabiskan banyak waktu di telepon pintar, sementara algoritma digital terus menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna.

“Algoritma tidak bisa berbohong. Apa yang sering ditonton, itulah yang dianggap sebagai minat pengguna. Karena itu, lembaga penyiaran harus memahami perubahan perilaku audiens agar tidak ditinggalkan,” katanya.

Selain perubahan pola konsumsi media, Amin juga menyoroti maraknya infodemi, hoaks, dan krisis kepercayaan publik. Menurutnya, derasnya arus informasi di ruang digital membuat masyarakat semakin sulit membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan.

Dalam situasi tersebut, lembaga penyiaran memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang kredibel karena bekerja dengan standar editorial, proses verifikasi, dan tanggung jawab hukum yang jelas.

“Setiap informasi harus diverifikasi. Sumber boleh berasal dari berbagai platform digital, tetapi informasi resmi tetap harus merujuk pada kanal yang kredibel agar kepercayaannya terjaga,” tegasnya.

Amin juga menilai regulasi penyiaran perlu diperbarui. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah tidak sepenuhnya mampu menjawab perkembangan ekosistem media yang kini didominasi platform digital, layanan streaming, media sosial, dan user generated content.

Sementara itu, Ketua Prodi KPI UM Bandung Rahmat Alamsyah berharap kuliah umum tersebut dapat memperluas wawasan mahasiswa mengenai perkembangan dunia penyiaran dan komunikasi digital.

Ia menilai salah satu isu penting yang perlu dipahami adalah konvergensi media, yaitu peralihan media konvensional ke platform digital yang melahirkan ledakan informasi sekaligus tantangan berupa banjir konten dan hoaks.

Rahmat mengaitkan fenomena tersebut dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya verifikasi informasi sebagaimana termaktub dalam QS Al-Hujurat ayat 6.

Menurutnya, umat Islam diajarkan untuk bersikap hati-hati dalam menerima informasi, menghindari dampak buruk berita yang tidak benar, dan mencegah penyesalan akibat menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Di era digital, kemampuan memilah informasi menjadi sangat penting. Semoga lembaga penyiaran dapat terus menjadi benteng informasi yang kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya.***

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (HIPMI PT) Universitas Muhammadiyah Bandung telah melaksanakan pelantikan pengurus periode 2026–2027 pada Kamis (04/06/2026) lalu.

Kegiatan ini menjadi momentum awal bagi kepengurusan baru untuk memperkuat gerakan kewirausahaan mahasiswa serta mendorong lahirnya generasi muda yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing.

Pelantikan HIPMI PT Universitas Muhammadiyah Bandung dirangkaikan dengan talkshow inspiratif yang menghadirkan Helmy Yahya sebagai pembicara utama.

Kehadiran tokoh yang dikenal sebagai pengusaha, kreator, dan praktisi industri kreatif tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi sekaligus wawasan kepada mahasiswa mengenai pentingnya kepemimpinan, inovasi, dan keberanian dalam membangun usaha sejak usia muda.

Ketua Umum HIPMI PT Universitas Muhammadiyah Bandung terpilih Abu Darda Sungkar menyampaikan, kegiatan ini tidak hanya agenda organisasi.

Namun, menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami peran strategis kewirausahaan dalam menjawab tantangan ekonomi masa depan.

“Pelantikan ini menjadi langkah awal bagi HIPMI PT UM Bandung untuk menghadirkan program-program pengembangan mahasiswa," ujarnya.

"Kehadiran Helmy Yahya kami harapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda kampus agar berani berkarya, berinovasi, dan membangun usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Semangat yang kami bawa sederhana, mahasiswa bergerak, ekonomi berdampak,” ujarnya.

Sejalan dengan visi “Techno Entrepreneur University”, UM Bandung terus mendorong tumbuhnya budaya kewirausahaan di lingkungan kampus.

Melalui HIPMI PT, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kapasitas diri, membangun jejaring, dan memperoleh pengalaman praktis dalam dunia usaha.

Turut hadir dalam pelantikan ini para mahasiswa, pelaku usaha muda, organisasi kemahasiswaan, dan berbagai pemangku kepentingan menyaksikan rangkaian kegiatan pelantikan HIPMI PT UM Bandung yang diharapkan menjadi titik awal penguatan ekosistem kewirausahaan mahasiswa di kampus.***(Bewara Pers)

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Pesatnya perkembangan layanan keuangan digital, khususnya paylater, menghadirkan kemudahan dalam bertransaksi.

Namun, di balik kemudahan tersebut, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian agar tidak terjebak dalam masalah finansial yang dapat mengganggu ketenangan hidup.

Pesan tersebut disampaikan dosen Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Bandung Yudi Haryadi saat mengisi Kajian Gerakan Subuh Mengaji (GSM) Aisyiyah Jawa Barat, Rabu (10/06/2026).

Dalam kajiannya yang bertajuk “Dompet Tipis tapi Hati Tetap Tenang di Tengah Era Paylater”, Yudi mengungkapkan bahwa penggunaan layanan paylater di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April 2026, jumlah rekening pengguna paylater mencapai 31,76 juta dengan total nilai transaksi sebesar Rp56,3 triliun.

Menurutnya, kemudahan transaksi yang ditawarkan berbagai platform digital sering kali membuat masyarakat terlena.

Tidak sedikit pengguna yang akhirnya terjebak dalam pola konsumsi berlebihan hingga menimbulkan beban utang, tekanan finansial, bahkan konflik dalam keluarga.

“Masalah utama kita sering kali bukan karena kurangnya rezeki dari Allah SWT, melainkan karena hilangnya kendali terhadap keinginan diri sendiri,” ujarnya.

Yudi menjelaskan bahwa daya tarik paylater terletak pada kemudahan, kecepatan, dan kepuasan instan yang ditawarkannya.

Namun, tanpa pengelolaan yang bijak, fasilitas tersebut dapat mendorong seseorang mengambil keputusan keuangan yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Ia menegaskan bahwa Islam tidak melarang utang secara mutlak. Namun, utang diperbolehkan apabila didasarkan pada kebutuhan yang jelas, bebas dari unsur riba, memiliki akad yang transparan, serta disertai kemampuan untuk melunasinya.

“Yang menghilangkan ketenangan bukanlah utang itu sendiri, melainkan ketergantungan terhadap utang untuk memenuhi gaya hidup dan adanya unsur riba yang menyertainya,” tegasnya.

Menurut Yudi, banyak persoalan keuangan berawal dari ketidakseimbangan antara keinginan dan kemampuan.

Ketika gaya hidup melampaui penghasilan, seseorang cenderung mencari jalan pintas melalui kredit atau layanan paylater untuk memenuhi keinginannya.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memaknai kembali arti ketenangan hidup.

Baginya, ketenangan tidak ditentukan oleh besarnya saldo rekening, tingginya limit kredit, ataupun banyaknya barang yang dimiliki, melainkan oleh kedekatan kepada Allah SWT, rasa syukur, dan kemampuan hidup sesuai kemampuan.

“Mengingat Allah, bersyukur atas nikmat yang dimiliki, dan hidup sesuai kemampuan merupakan fondasi ketenangan yang sesungguhnya,” katanya.

Lebih lanjut, Yudi mengingatkan pentingnya membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

Kebutuhan berkaitan dengan hal-hal mendasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.

Sementara itu, keinginan sering kali dipengaruhi oleh gengsi, tren, maupun fenomena fear of missing out (FOMO).

Sebagai langkah menghadapi tekanan finansial di era digital, Yudi menawarkan tiga nilai yang perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni qanaah (merasa cukup atas rezeki yang diberikan Allah), syukur atas nikmat yang dimiliki, dan sabar dalam menunda kesenangan demi tujuan yang lebih besar.

“Kalau hari ini kita belum mampu membeli sesuatu, bukan berarti kita gagal. Bisa jadi Allah SWT sedang mengajarkan kita untuk bersabar dan menunggu waktu yang tepat,” pungkas praktisi bisnis dan keuangan mikro Islam tersebut.***

---

Sumber foto: Istockphoto dan Gemini