UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), keberadaan perpustakaan justru semakin relevan sebagai fondasi lahirnya masyarakat yang kritis, berbudaya literasi, dan memiliki daya saing global.

Di balik kemampuan AI menyajikan jawaban secara instan, perpustakaan tetap menjadi ruang utama yang menyediakan sumber pengetahuan, membangun tradisi membaca, sekaligus menumbuhkan kemampuan berpikir kritis.

Pandangan tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bandung Muhsin Jazuli menanggapi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada Perpustakaan Nasional (Perpusnas).

Menurut Muhsin, efisiensi anggaran merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang patut dihormati. Namun, ia mengingatkan bahwa perpustakaan memiliki posisi yang jauh lebih strategis dibanding sekadar unit layanan publik karena menjadi infrastruktur pengetahuan yang menopang pendidikan, riset, dan inovasi nasional.

"Saya memahami efisiensi anggaran merupakan kebutuhan negara. Namun, Perpustakaan Nasional bukanlah beban, melainkan justru infrastruktur pengetahuan yang menopang lahirnya masyarakat pembelajar, riset, dan inovasi," ujarnya di sela aktivitasnya di Kampus Universitas Muhammadiyah Bandung, Sabtu (1/8/2026).

Muhsin juga menilai anggapan bahwa perkembangan AI akan mengurangi peran perpustakaan merupakan pemahaman yang keliru. Menurutnya, AI dan perpustakaan bukan dua entitas yang saling menggantikan, melainkan saling menguatkan dalam membangun ekosistem ilmu pengetahuan.

"AI itu ibarat mesin, sedangkan perpustakaan menyediakan bahan bakarnya berupa buku, jurnal ilmiah, naskah, dan data yang telah dikurasi. AI mampu memberikan jawaban dengan cepat, tetapi perpustakaan mengajarkan kita bertanya, memverifikasi informasi, dan berpikir kritis," katanya.

Ia menjelaskan, kualitas AI pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas data dan sumber pengetahuan yang menjadi fondasinya. Karena itu, perpustakaan memiliki peran penting dalam memastikan informasi yang digunakan masyarakat maupun teknologi tetap kredibel, terverifikasi, dan memiliki nilai akademik.

Selain menjadi pusat pengetahuan, Muhsin menambahkan perpustakaan juga berfungsi sebagai ruang pemerataan akses informasi. Ketika teknologi digital masih mensyaratkan perangkat dan koneksi internet, perpustakaan tetap menjadi ruang belajar yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Muhsin mengingatkan, apabila investasi terhadap perpustakaan terus berkurang, Indonesia berisiko kehilangan fondasi literasi yang menjadi penopang pengembangan riset, inovasi, dan kecerdasan buatan di masa depan. Menurutnya, bangsa yang ingin unggul dalam teknologi harus terlebih dahulu membangun budaya membaca dan berpikir kritis.

"Kalau hari ini kita mengurangi investasi pada perpustakaan, lima atau sepuluh tahun ke depan kita bisa kekurangan bahan bakar pengetahuan. SDM kita kehilangan kompas literasi, sedangkan AI tidak akan berkembang tanpa data dan sumber ilmu yang berkualitas," tegasnya.

Karena itu, Muhsin mendorong pemerintah menjadikan Perpustakaan Nasional sebagai pusat data, literasi digital, dan literasi AI nasional. Ia juga mengusulkan penguatan skema pendanaan yang lebih inovatif agar layanan perpustakaan tetap berkembang tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap sumber-sumber ilmu pengetahuan.

"Sudah saatnya kita berhenti memandang perpustakaan sebagai beban anggaran. Perpustakaan adalah investasi paling murah untuk melahirkan bangsa yang cerdas, karena bangsa yang besar selalu merawat ruang berpikirnya," pungkasnya.***(FA)

UMBANDUNG.AC.ID, Depok -- Pemberitaan pendidikan di Indonesia dinilai masih didominasi oleh narasi persoalan. Mulai dari tawuran pelajar, perundungan, polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB), rendahnya kesejahteraan guru, hingga keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. 

Padahal, media memiliki peran yang jauh lebih strategis, bukan hanya mengabarkan masalah, tetapi juga mendorong lahirnya solusi dan perubahan yang berdampak bagi dunia pendidikan.

Persoalan tersebut menjadi fokus dalam diskusi dan bedah buku "Jurnalisme untuk Kemanusiaan: Panduan Praktik Jurnalisme Filantropi" karya dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung Dr Roni Tabroni MSi.

Kegiatan berlangsung di BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Kamis (30/7/2026), dengan menghadirkan akademisi, praktisi media, dan pemangku kebijakan.

Dalam paparannya, Roni menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu sektor yang membutuhkan pendekatan jurnalisme yang lebih humanis dan berorientasi pada dampak.

Menurutnya, media selama ini telah menjalankan fungsi penyampaian informasi sekaligus kontrol sosial melalui kritik terhadap berbagai kebijakan pendidikan. Namun, kedua fungsi tersebut belum cukup untuk menghadirkan perubahan yang nyata.

"Jurnalisme filantropi merupakan paradigma baru yang sangat relevan digunakan pada isu pendidikan. Media tidak hanya menyampaikan persoalan, tetapi mengawal lahirnya solusi dan perubahan yang memberi manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa jurnalisme filantropi menggeser orientasi pemberitaan dari sekadar mengejar jumlah publikasi maupun popularitas berita menuju jurnalisme yang mampu menghasilkan dampak sosial (impact journalism).

Keberhasilan sebuah pemberitaan, menurutnya, tidak diukur dari tingkat viralitas, melainkan dari kontribusinya dalam mendorong perbaikan kualitas pendidikan.

"Jurnalisme filantropi tidak berorientasi pada seberapa banyak berita pendidikan dipublikasikan atau seberapa viral pemberitaan itu. Yang jauh lebih penting adalah seberapa besar dampaknya terhadap perbaikan dunia pendidikan," katanya.

Roni menilai masih banyak kisah inspiratif di dunia pendidikan yang luput dari perhatian media. Salah satunya adalah dedikasi para guru yang tetap mengabdi dengan penuh tanggung jawab meskipun menghadapi keterbatasan kesejahteraan.

Kisah-kisah seperti itu, menurutnya, merupakan nilai kemanusiaan yang perlu diangkat sebagai inspirasi sekaligus menjadi pintu masuk untuk mendorong perubahan kebijakan.

"Di balik rendahnya kesejahteraan guru, ada banyak kisah pengabdian yang luar biasa. Mereka datang paling pagi, pulang paling akhir, memastikan peserta didiknya memperoleh ilmu sekaligus keteladanan. Nilai-nilai seperti inilah yang perlu diangkat media," ungkapnya.

Ia menambahkan, jurnalisme filantropi tidak berhenti pada penyajian kisah inspiratif. Media juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal isu tersebut agar mampu membangun kepedulian publik.

Kemudian mampu memperkuat kolaborasi berbagai pihak dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada guru, peserta didik, dan ekosistem pendidikan secara keseluruhan.

Selain itu, Roni menekankan pentingnya pelaporan pascakebijakan sebagai bagian dari praktik jurnalisme pendidikan yang bertanggung jawab.

Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai dampak nyata dari setiap kebijakan pendidikan sehingga dapat menilai efektivitas implementasinya sekaligus memberikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.

"Pelaporan pascakebijakan menjadi penting sebagai bentuk transparansi. Publik perlu mengetahui apakah sebuah kebijakan benar-benar menghadirkan perubahan sosial atau justru masih menyisakan berbagai persoalan yang perlu diperbaiki," jelasnya.

Diskusi dan bedah buku tersebut turut menghadirkan sejumlah pembahas dari berbagai latar belakang. Beragam perspektif yang disampaikan para pembahas memperkaya diskusi mengenai pentingnya membangun ekosistem jurnalisme pendidikan yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada perubahan sosial.

Melalui buku yang dibedah dalam forum tersebut, Roni menawarkan jurnalisme filantropi sebagai pendekatan yang tidak hanya menjadikan media sebagai penyampai informasi. Namun, sebagai mitra strategis dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional. 

Dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, kolaborasi, dan keberlanjutan, media diharapkan mampu menjadi penggerak lahirnya kebijakan yang lebih responsif sekaligus menghadirkan perubahan nyata bagi dunia pendidikan Indonesia.***(FA)

UMBANDUNG.AC.ID, Jakarta -- Di tengah derasnya arus informasi dan disrupsi media digital, dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung Dr Roni Tabroni MSi menawarkan sebuah paradigma baru melalui buku terbarunya berjudul "Jurnalisme Filantropi: Media dan Visi Kesejahteraan" yang diterbitkan Penerbit Suara Muhammadiyah.

Buku tersebut diluncurkan dan dibedah dalam sebuah forum yang diselenggarakan Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Penerbit Suara Muhammadiyah di Aula Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (29/07/2026).

Roni menjelaskan, gagasan jurnalisme filantropi lahir dari kegelisahan akademiknya melihat dua fenomena besar yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

Di satu sisi, dunia jurnalisme menghadapi tekanan akibat disrupsi digital dan banjir informasi.

Di sisi lain, masyarakat Indonesia memiliki tradisi filantropi yang kuat, tetapi belum terhubung secara optimal dengan praktik jurnalistik.

Menurutnya, arus informasi yang melimpah belum tentu mampu menggerakkan perubahan sosial.

Selama ini, jurnalisme lebih banyak berhenti pada fungsi menyampaikan informasi dan kontrol sosial, tanpa mendorong masyarakat untuk terlibat secara nyata dalam penyelesaian persoalan.

"Buku ini digagas untuk menjembatani dua potensi besar tersebut. Dengan konsep jurnalisme filantropi, saya menawarkan sebuah disiplin keilmuan baru yang bersifat interdisipliner serta melahirkan paradigma dan konsep baru dalam bidang jurnalisme," ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menegaskan, jurnalisme filantropi tidak berhenti pada pelaporan fakta atau pemberitaan tentang penderitaan masyarakat.

Lebih dari itu, media didorong untuk mengawal isu hingga mampu memobilisasi kepedulian publik dan mendorong lahirnya aksi kolektif dalam menyelesaikan persoalan sosial.

Baginya, peran media tidak hanya menjadi saksi atas sebuah masalah, tetapi juga menjadi bagian dari proses perubahan.

Oleh karena itu, keberhasilan jurnalisme filantropi diukur dari dampak nyata yang dihasilkan, yakni ketika persoalan yang diangkat dapat diselesaikan dan melahirkan perubahan sosial.

"Ukuran keberhasilan jurnalisme filantropi bukan pada banyaknya berita atau seberapa viral sebuah pemberitaan, tetapi pada seberapa besar dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Jurnalisme filantropi juga memiliki keberpihakan yang tegas, yakni pada kebenaran, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial," pungkas Roni.***(FA)