UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Komisi Ekonomi Syariah MUI Provinsi Jawa Barat bersama Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung menggelar edukasi bertema "Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga melalui Ekonomi Syariah di Tengah Krisis Global" pada Jumat (7/8/2026) di Auditorium KH Ahmad Dahlan, Kampus UM Bandung. 

Kegiatan ini diikuti sekitar 80 anggota Forum Silaturahmi Majelis Taklim (FSMT) Kelurahan Cipadung Kidul.

Ketua Panitia Molly Mustikasari mengatakan program ini digagas untuk merespons maraknya masyarakat yang terjebak praktik keuangan merugikan, seperti pinjaman online ilegal, judi online, investasi bodong, dan bank emok.

Edukasi akan berlanjut pada 14 dan 21 Agustus 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas literasi ekonomi syariah, khususnya bagi ibu-ibu majelis taklim agar mampu mengelola keuangan keluarga secara aman dan sesuai syariah.

Dekan Fakultas Agama Islam UM Bandung, Cecep Taufikurrohman, yang membuka acara, menyoroti minimnya perhatian terhadap kajian ekonomi di kalangan umat Islam.

Menurutnya, kajian keislaman selama ini lebih banyak menyentuh persoalan ibadah dan keluarga. Sementara itu, fikih muamalah dan ekonomi syariah jarang mendapat ruang di pesantren maupun majelis taklim. 

Ia menekankan pentingnya penguatan literasi ekonomi syariah agar masyarakat siap menghadapi tantangan ekonomi modern.

Pada sesi pertama, Wakil Ketua MUI Jawa Barat Yadi Janwari membawakan materi tentang konsep dasar ekonomi syariah.

Ia menjelaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar sistem bebas bunga. Namun, sistem yang menempatkan nilai-nilai Islam sebagai landasan seluruh aktivitas ekonomi, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan berkeadilan (falah). 

Ekonomi Islam dibangun di atas empat karakteristik utama—kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab—yang diperkuat lima prinsip dasar: tauhid, nubuwah, khilafah, adalah, dan ma'ad. 

Ia menambahkan, perbedaan mendasar ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada orientasinya: bukan sekadar pertumbuhan dan keuntungan, melainkan keadilan dan kesejahteraan berkelanjutan.

Sesi kedua diisi Ketua Komisi Ekonomi Syariah MUI Jawa Barat, Dodi Supriyanto, yang membahas ragam akad dalam transaksi syariah sehari-hari.

Ia menegaskan, pembeda utama bank syariah dari bank konvensional bukan hanya soal ketiadaan bunga.

Namun, penggunaan akad sebagai dasar setiap transaksi yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sekaligus menghindarkan transaksi dari riba, gharar, dan maysir. 

Berbagai jenis akad, mulai dari jual beli, bagi hasil, sewa (ijarah dan IMBT), hingga jasa, diterapkan dalam produk tabungan, pembiayaan rumah dan kendaraan, modal usaha, gadai, hingga bank garansi.

Dodi menilai rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi tantangan besar bagi industri.

Oleh karena itu, ia mendorong penguatan edukasi masyarakat, standardisasi penerapan akad, dan inovasi layanan digital.

Sebab pemahaman masyarakat terhadap akad akan menentukan pertumbuhan industri perbankan syariah yang sehat dan berkelanjutan.***

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Tekanan ekonomi yang kian dirasakan masyarakat, termasuk di Jawa Barat dan Kota Bandung, disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya tindak kriminalitas seperti begal, khususnya di kalangan usia produktif 25-35 tahun.

Namun, tekanan ekonomi tidak semestinya direspons dengan keputusasaan, melainkan dapat diubah menjadi momentum penguatan iman, ilmu, dan kemandirian kolektif umat.

Hal ini disampaikan Dosen Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Bandung Yudi Haryadi saat membahas fenomena tekanan ekonomi dan kaitannya dengan kriminalitas dari perspektif ekonomi syariah dan nilai-nilai keislaman dalam program GSM pada Rabu (5/8/2026).

Menurut Yudi, kajian sosiologis dan kriminologis menunjukkan bahwa desakan ekonomi tidak bisa dipandang sebelah mata. Kasus kriminalitas yang terjadi selama ini, katanya, hanyalah puncak gunung es dari persoalan sosial-ekonomi yang belum tertangani secara menyeluruh.

"Data yang ada menunjukkan pelaku kriminal seperti begal banyak berasal dari usia yang seharusnya produktif. Ini bukan sekadar persoalan moral individu, melainkan cermin dari ketimpangan ekonomi yang perlu diselesaikan dari akarnya," ujarnya.

Yudi menjelaskan, Muhammadiyah menawarkan empat pilar utama untuk mencetak generasi yang tangguh menghadapi krisis: akidah yang kokoh, penguasaan ilmu, amal usaha produktif, dan kepedulian sosial.

Keimanan yang kuat, tegasnya, menjadi benteng utama agar seseorang tetap berada di jalur yang benar meski dalam kondisi ekonomi sulit.

"Ironisnya, hanya sebagian kecil umat Islam Indonesia yang konsisten menjalankan salat lima waktu. Ini menunjukkan adanya krisis spiritual yang ikut melemahkan pengendalian diri," katanya.

Selain penguatan spiritual, Yudi menyoroti pentingnya literasi keuangan syariah dalam mengelola ekonomi rumah tangga. Ia menganjurkan pengaturan arus kas keluarga secara proporsional: kebutuhan pokok sekitar 50 persen, kewajiban atau utang 30 persen, investasi 10-20 persen, dan hiburan 5-10 persen dari total pendapatan.

"Pengelolaan keuangan yang sadar dan terukur akan mencegah defisit kronis yang kerap memicu konflik dalam keluarga maupun masyarakat," jelasnya. Pelatihan literasi keuangan syariah semacam ini, lanjutnya, kini aktif digalakkan di berbagai majelis taklim dan kader Muhammadiyah sebagai bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat.

Yudi turut menekankan pentingnya amal usaha produktif berbasis kolektif, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sebagai solusi preventif yang dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan kuratif semata.

Melalui amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mikro, Muhammadiyah berupaya menciptakan kemandirian ekonomi umat agar tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah.

Ia juga menyoroti perlunya regulasi koperasi yang lebih berorientasi bottom up dan memberdayakan anggota, bukan pendekatan top down.

"Pemerintah semestinya berperan sebagai regulator, bukan pelaku industri langsung, agar ekonomi umat dapat tumbuh mandiri dan berkelanjutan," ungkapnya.

Di sisi lain, Yudi mengingatkan pentingnya empat sikap ruhiyah dalam menghadapi ujian ekonomi, yakni tawakal, qanaah (merasa cukup), sabar, dan syukur. Sikap ini, menurutnya, menjadi fondasi ketahanan mental sekaligus membuka jalan keberkahan di tengah kesulitan.

"Ujian ekonomi adalah bagian dari sunatullah untuk mengangkat derajat seseorang, selama disikapi dengan cara yang benar," tuturnya.

Ia turut menekankan pentingnya solidaritas sosial sebagai mekanisme kolektif mencegah tindak kejahatan akibat kemiskinan.

"Kepedulian terhadap tetangga yang kesulitan harus menjadi prioritas bersama. Semangat taawun dan amal jariah dalam Islam mendorong kerja sama dalam kebaikan, bukan sikap individualis," pungkasnya.

Yudi menegaskan, tekanan ekonomi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan ujian yang dapat dijawab melalui empat kekuatan: keimanan yang kokoh, ilmu yang memadai, amal usaha produktif, dan solidaritas sosial yang tinggi.

Pendekatan preventif melalui pendidikan agama dan literasi keuangan, menurutnya, menjadi solusi jangka panjang untuk menekan kriminalitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.***(FA)

UMBANDUNG.AC.ID, Cirebon -- Pernahkah sebuah kabar baik yang kita sampaikan justru sepi pembaca? Pertanyaan itulah yang mengawali paparan dosen Prodi KPI Islam Universitas Muhammadiyah Bandung Kelik Nursetyo Widiyanto dalam sebuah pelatihan komunikasi digital di Cirebon, akhir Juli 2026 lalu.

Menurutnya, di era digital seperti sekarang, kemampuan menulis berita tidak lagi cukup hanya mengandalkan fakta. Setiap konten yang dibuat organisasi perlu mampu membangun kepercayaan publik melalui cerita yang kuat, autentik, dan menyentuh sisi emosional pembacanya.

Pandangan tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Manajemen Reputasi Digital Organisasi Muhammadiyah, yang diselenggarakan Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PWM Jawa Barat di Hotel Grand Lumina UMC, Kabupaten Cirebon.

Kelik menjelaskan, publikasi organisasi tidak bisa lagi berhenti pada sekadar menyampaikan informasi. Ia harus dikemas menjadi cerita yang menarik, agar lebih mudah dipahami, diingat, dan dipercaya oleh masyarakat luas.

Hal ini, katanya, sejalan dengan perubahan pola konsumsi informasi di masyarakat akibat perkembangan teknologi digital. Publik masa kini tidak sekadar mencari berita yang cepat, tetapi juga narasi yang relevan, bermakna, dan dekat secara emosional dengan kehidupan mereka.

Atas dasar itu, Kelik menilai teknik penulisan berita perlu dipadukan dengan pendekatan storytelling atau seni bertutur, tanpa meninggalkan kaidah jurnalistik dasar seperti unsur 5W+1H (what, who, when, where, why, dan how).

"Storytelling adalah seni bertutur yang membuat tulisan terasa hidup dan manusiawi. Ketika dipadukan dengan teknik jurnalistik yang baik, pesan organisasi akan lebih mudah diterima dan diingat oleh masyarakat," jelasnya.

Sebagai akademisi yang juga berkecimpung sebagai praktisi media, Kelik memandang publikasi hari ini sebagai bagian penting dari strategi manajemen reputasi organisasi. Setiap berita, foto, maupun video yang dipublikasikan turut mencerminkan nilai, kinerja, dan citra Muhammadiyah di ruang digital.

"Reputasi organisasi tidak dibangun melalui pencitraan semata, tetapi melalui karya nyata yang dikomunikasikan secara baik, konsisten, dan profesional," ujarnya.

Pelatihan yang diikuti pengurus Muhammadiyah dari berbagai daerah di Jawa Barat ini bertujuan meningkatkan kapasitas kader dalam mengelola komunikasi digital.

Selain menerima materi teori, peserta juga diajak praktik langsung, mulai dari menyusun berita, menganalisis konten, hingga mengevaluasi publikasi di berbagai platform digital.

Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah dosen dari kampus Muhammadiyah sebagai fasilitator, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat syiar Muhammadiyah di ruang digital yang terus berkembang.

Melalui pelatihan ini, MPI PWM Jawa Barat berharap kader Muhammadiyah di seluruh tingkatan mampu menjadi komunikator organisasi yang andal, sekaligus penggerak dakwah digital yang kredibel.

"Kegiatan Muhammadiyah di semua tingkatan harus dikelola secara serius dan dipublikasikan secara optimal. Jangan sampai banyak cerita baik yang tidak pernah diketahui masyarakat," pungkas Kelik.

Pelatihan Manajemen Reputasi Digital ini menjadi salah satu langkah strategis Muhammadiyah dalam memperkuat branding organisasi. Sekaligus meningkatkan literasi digital kader di tengah derasnya arus informasi pada era digital dan kecerdasan buatan (AI).***