UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Tekanan ekonomi yang kian dirasakan masyarakat, termasuk di Jawa Barat dan Kota Bandung, disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya tindak kriminalitas seperti begal, khususnya di kalangan usia produktif 25-35 tahun.

Namun, tekanan ekonomi tidak semestinya direspons dengan keputusasaan, melainkan dapat diubah menjadi momentum penguatan iman, ilmu, dan kemandirian kolektif umat.

Hal ini disampaikan Dosen Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Bandung Yudi Haryadi saat membahas fenomena tekanan ekonomi dan kaitannya dengan kriminalitas dari perspektif ekonomi syariah dan nilai-nilai keislaman dalam program GSM pada Rabu (5/8/2026).

Menurut Yudi, kajian sosiologis dan kriminologis menunjukkan bahwa desakan ekonomi tidak bisa dipandang sebelah mata. Kasus kriminalitas yang terjadi selama ini, katanya, hanyalah puncak gunung es dari persoalan sosial-ekonomi yang belum tertangani secara menyeluruh.

"Data yang ada menunjukkan pelaku kriminal seperti begal banyak berasal dari usia yang seharusnya produktif. Ini bukan sekadar persoalan moral individu, melainkan cermin dari ketimpangan ekonomi yang perlu diselesaikan dari akarnya," ujarnya.

Yudi menjelaskan, Muhammadiyah menawarkan empat pilar utama untuk mencetak generasi yang tangguh menghadapi krisis: akidah yang kokoh, penguasaan ilmu, amal usaha produktif, dan kepedulian sosial.

Keimanan yang kuat, tegasnya, menjadi benteng utama agar seseorang tetap berada di jalur yang benar meski dalam kondisi ekonomi sulit.

"Ironisnya, hanya sebagian kecil umat Islam Indonesia yang konsisten menjalankan salat lima waktu. Ini menunjukkan adanya krisis spiritual yang ikut melemahkan pengendalian diri," katanya.

Selain penguatan spiritual, Yudi menyoroti pentingnya literasi keuangan syariah dalam mengelola ekonomi rumah tangga. Ia menganjurkan pengaturan arus kas keluarga secara proporsional: kebutuhan pokok sekitar 50 persen, kewajiban atau utang 30 persen, investasi 10-20 persen, dan hiburan 5-10 persen dari total pendapatan.

"Pengelolaan keuangan yang sadar dan terukur akan mencegah defisit kronis yang kerap memicu konflik dalam keluarga maupun masyarakat," jelasnya. Pelatihan literasi keuangan syariah semacam ini, lanjutnya, kini aktif digalakkan di berbagai majelis taklim dan kader Muhammadiyah sebagai bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat.

Yudi turut menekankan pentingnya amal usaha produktif berbasis kolektif, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sebagai solusi preventif yang dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan kuratif semata.

Melalui amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mikro, Muhammadiyah berupaya menciptakan kemandirian ekonomi umat agar tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah.

Ia juga menyoroti perlunya regulasi koperasi yang lebih berorientasi bottom up dan memberdayakan anggota, bukan pendekatan top down.

"Pemerintah semestinya berperan sebagai regulator, bukan pelaku industri langsung, agar ekonomi umat dapat tumbuh mandiri dan berkelanjutan," ungkapnya.

Di sisi lain, Yudi mengingatkan pentingnya empat sikap ruhiyah dalam menghadapi ujian ekonomi, yakni tawakal, qanaah (merasa cukup), sabar, dan syukur. Sikap ini, menurutnya, menjadi fondasi ketahanan mental sekaligus membuka jalan keberkahan di tengah kesulitan.

"Ujian ekonomi adalah bagian dari sunatullah untuk mengangkat derajat seseorang, selama disikapi dengan cara yang benar," tuturnya.

Ia turut menekankan pentingnya solidaritas sosial sebagai mekanisme kolektif mencegah tindak kejahatan akibat kemiskinan.

"Kepedulian terhadap tetangga yang kesulitan harus menjadi prioritas bersama. Semangat taawun dan amal jariah dalam Islam mendorong kerja sama dalam kebaikan, bukan sikap individualis," pungkasnya.

Yudi menegaskan, tekanan ekonomi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan ujian yang dapat dijawab melalui empat kekuatan: keimanan yang kokoh, ilmu yang memadai, amal usaha produktif, dan solidaritas sosial yang tinggi.

Pendekatan preventif melalui pendidikan agama dan literasi keuangan, menurutnya, menjadi solusi jangka panjang untuk menekan kriminalitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.***(FA)

UMBANDUNG.AC.ID, Cirebon -- Pernahkah sebuah kabar baik yang kita sampaikan justru sepi pembaca? Pertanyaan itulah yang mengawali paparan dosen Prodi KPI Islam Universitas Muhammadiyah Bandung Kelik Nursetyo Widiyanto dalam sebuah pelatihan komunikasi digital di Cirebon, akhir Juli 2026 lalu.

Menurutnya, di era digital seperti sekarang, kemampuan menulis berita tidak lagi cukup hanya mengandalkan fakta. Setiap konten yang dibuat organisasi perlu mampu membangun kepercayaan publik melalui cerita yang kuat, autentik, dan menyentuh sisi emosional pembacanya.

Pandangan tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Manajemen Reputasi Digital Organisasi Muhammadiyah, yang diselenggarakan Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PWM Jawa Barat di Hotel Grand Lumina UMC, Kabupaten Cirebon.

Kelik menjelaskan, publikasi organisasi tidak bisa lagi berhenti pada sekadar menyampaikan informasi. Ia harus dikemas menjadi cerita yang menarik, agar lebih mudah dipahami, diingat, dan dipercaya oleh masyarakat luas.

Hal ini, katanya, sejalan dengan perubahan pola konsumsi informasi di masyarakat akibat perkembangan teknologi digital. Publik masa kini tidak sekadar mencari berita yang cepat, tetapi juga narasi yang relevan, bermakna, dan dekat secara emosional dengan kehidupan mereka.

Atas dasar itu, Kelik menilai teknik penulisan berita perlu dipadukan dengan pendekatan storytelling atau seni bertutur, tanpa meninggalkan kaidah jurnalistik dasar seperti unsur 5W+1H (what, who, when, where, why, dan how).

"Storytelling adalah seni bertutur yang membuat tulisan terasa hidup dan manusiawi. Ketika dipadukan dengan teknik jurnalistik yang baik, pesan organisasi akan lebih mudah diterima dan diingat oleh masyarakat," jelasnya.

Sebagai akademisi yang juga berkecimpung sebagai praktisi media, Kelik memandang publikasi hari ini sebagai bagian penting dari strategi manajemen reputasi organisasi. Setiap berita, foto, maupun video yang dipublikasikan turut mencerminkan nilai, kinerja, dan citra Muhammadiyah di ruang digital.

"Reputasi organisasi tidak dibangun melalui pencitraan semata, tetapi melalui karya nyata yang dikomunikasikan secara baik, konsisten, dan profesional," ujarnya.

Pelatihan yang diikuti pengurus Muhammadiyah dari berbagai daerah di Jawa Barat ini bertujuan meningkatkan kapasitas kader dalam mengelola komunikasi digital.

Selain menerima materi teori, peserta juga diajak praktik langsung, mulai dari menyusun berita, menganalisis konten, hingga mengevaluasi publikasi di berbagai platform digital.

Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah dosen dari kampus Muhammadiyah sebagai fasilitator, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat syiar Muhammadiyah di ruang digital yang terus berkembang.

Melalui pelatihan ini, MPI PWM Jawa Barat berharap kader Muhammadiyah di seluruh tingkatan mampu menjadi komunikator organisasi yang andal, sekaligus penggerak dakwah digital yang kredibel.

"Kegiatan Muhammadiyah di semua tingkatan harus dikelola secara serius dan dipublikasikan secara optimal. Jangan sampai banyak cerita baik yang tidak pernah diketahui masyarakat," pungkas Kelik.

Pelatihan Manajemen Reputasi Digital ini menjadi salah satu langkah strategis Muhammadiyah dalam memperkuat branding organisasi. Sekaligus meningkatkan literasi digital kader di tengah derasnya arus informasi pada era digital dan kecerdasan buatan (AI).***

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Kuliah Kerja Nyata (KKN) bukan lagi sekadar mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa sebelum menyelesaikan studi.

Di tengah beragam tantangan pembangunan daerah, KKN telah berkembang menjadi laboratorium sosial yang mempertemukan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus menjadi ruang pembentukan karakter, kepemimpinan, dan kepedulian sosial generasi muda.

Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman saat menghadiri pelepasan 1.200 mahasiswa Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung peserta KKN Tahun 2026 di Auditorium KH Ahmad Dahlan, Rabu (5/8/2026).

Menurutnya, pengalaman hidup dan bekerja bersama masyarakat akan melahirkan lulusan yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan.

"KKN adalah wahana terbaik untuk mengasah soft skill, mulai dari komunikasi, kepemimpinan, critical thinking, hingga kemampuan berkolaborasi. Penguasaan hard skill saja tidak cukup menghadapi realitas setelah lulus. Jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, pengalaman ini akan menjadi bekal untuk menjadi pribadi yang mampu memberi manfaat dan menjadi pencerah di tengah masyarakat," ujar Herman.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memandang perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam mempercepat pembangunan daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan KKN tidak berhenti pada kegiatan pengabdian semata.

Namun, diintegrasikan dengan berbagai program prioritas pemerintah melalui dukungan lintas organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Pendidikan, Biro Kesejahteraan Rakyat, hingga Dinas Komunikasi dan Informatika.

Salah satu kolaborasi yang menjadi perhatian tahun ini ialah verifikasi faktual data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Barat. Herman menilai, keterlibatan mahasiswa akan memperkuat akurasi data sehingga pemerintah memiliki dasar yang lebih valid dalam menyusun kebijakan pemerataan akses pendidikan.

Sementara itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UM Bandung Ijang Faisal mengatakan, KKN Tahun 2026 mengusung tema "Inovasi Berbasis Potensi Lokal untuk Desa Mandiri dan Berkelanjutan."

Tema tersebut menempatkan mahasiswa sebagai agen pemberdayaan yang diharapkan mampu mengembangkan potensi desa sekaligus memberikan kontribusi terhadap agenda pembangunan daerah.

Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam verifikasi data ATS merupakan bentuk tanggung jawab sosial perguruan tinggi terhadap persoalan pendidikan di Jawa Barat.

"Verifikasi data anak tidak sekolah bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi ikhtiar bersama memastikan setiap anak memperoleh hak yang sama atas pendidikan. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran," ungkapnya.

Pada pelaksanaannya, KKN UM Bandung 2026 dibagi ke dalam tiga klaster. Klaster pertama adalah KKN Internasional yang dilaksanakan di Malaysia dan Singapura sebagai bagian dari penguatan jejaring global serta internasionalisasi nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan.

Klaster kedua merupakan KKN Muhammadiyah-'Aisyiyah (KKN MAS) di Kabupaten Malang yang memperkuat kolaborasi antarpenguruan tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah.

Adapun KKN Reguler melibatkan 1.200 mahasiswa dari berbagai program studi yang didampingi 60 dosen pembimbing lapangan. Selama masa pengabdian, mereka akan ditempatkan di 44 desa dan kelurahan yang tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kota Bandung.

Rektor UM Bandung Herry Suhardiyanto menegaskan, keberhasilan KKN tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari kemampuan mahasiswa memahami persoalan masyarakat, membangun dialog, serta menghadirkan solusi yang relevan dengan potensi dan kebutuhan desa.

"Saya berharap mahasiswa datang ke desa bukan untuk menggurui, tetapi untuk belajar, memahami persoalan, dan bersama-sama menemukan akar masalah. Jangan mengutuk kegelapan, tetapi nyalakan lilin untuk menerangi kegelapan," pesannya.

Ia juga mengajak seluruh peserta KKN membangun sinergi dengan pemerintah desa, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lokal agar program yang dijalankan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, melainkan mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat tersebut, KKN UM Bandung diharapkan menjadi model pengabdian yang tidak hanya memperkuat kompetensi mahasiswa, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan desa yang mandiri, berdaya saing, dan mendukung percepatan pembangunan di Jawa Barat.***(FK)