UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Sebuah amanah yang disiapkan sejak masa pandemi Covid-19 akhirnya menemukan jalannya untuk terus memberikan manfaat.

Wakaf dari almarhum Drs H Ahmad Yunus kini dialihkan menjadi wakaf tunai untuk mendukung pengembangan Pendidikan Ulama Muhammadiyah Jawa Barat (PUPM/PUTM).

Serah terima wakaf tersebut dilakukan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat bersama Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung pada Kamis (13/8/2026), di lantai satu Gedung UM Bandung, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 752, Kota Bandung.

Wakaf tersebut berawal dari kegelisahan Ahmad Yunus saat pandemi pada 2020.

Di tengah keterbatasan dan ketidakpastian kala itu, ia justru memikirkan persoalan jangka panjang Muhammadiyah, khususnya kebutuhan terhadap kader ulama.

Mudir Pendidikan Ulama Muhammadiyah Jawa Barat Cecep Taufikurohman mengatakan, Ahmad Yunus melihat Muhammadiyah relatif mampu mencetak tenaga profesional melalui pendidikan tinggi, tetapi masih membutuhkan perhatian lebih serius dalam kaderisasi ulama.

“Almarhum menyoroti betapa mudahnya Muhammadiyah mencetak ribuan insinyur dan dokter setiap tahun, tetapi masih kekurangan kader kepemimpinan ulama,” ujar Buya Cecep.

Gagasan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk wakaf.

Sebelum wafat, Ahmad Yunus bahkan telah menyiapkan sebuah map yang berisi rencana akta ikrar wakaf sebidang tanah. 

Setelah melalui kesepakatan keluarga, aset tersebut kemudian dialihkan menjadi wakaf tunai.

“Dana hasil penjualan tanah tersebut kini dikelola sebagai wakaf tunai di rekening khusus Majelis Wakaf untuk dibelikan lahan baru yang lebih strategis guna mendukung kaderisasi ulama,” jelasnya.

Bagi keluarga, proses tersebut bukan sekadar perpindahan aset, tetapi penyelesaian sebuah amanah yang telah dititipkan almarhum.

Mewakili keluarga, Isni Supriati mengungkapkan kelegaan karena wasiat tersebut akhirnya dapat ditunaikan.

“Tiga hari sebelum masuk rumah sakit, almarhum berulang kali mengingatkan agar map titipan wakaf ini tidak dilupakan karena sangat penting bagi beliau,” ungkap Isni dengan haru.

Dari sisi pengelolaan, perwakilan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PWM Jawa Barat Mohammad Ramdan Widi Irfan menilai wakaf tunai membuka peluang lebih luas bagi pengembangan aset produktif dan program sosial Muhammadiyah.

Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan wakif.

“Kepercayaan besar dari pihak wakif ini menjadi amanah bagi kami untuk terus mengoperasikan program wakaf strategis, baik di bidang pendidikan maupun dana abadi,” jelasnya.

Rektor UM Bandung Herry Suhardiyanto menilai dukungan terhadap pendidikan ulama memiliki arti strategis bagi masa depan umat.

Menurutnya, kader ulama tidak hanya membutuhkan penguasaan keagamaan. Namun, kemampuan membaca perubahan sosial dan perkembangan zaman.

“Tantangan zaman yang dihadapi umat saat ini memerlukan kehadiran ulama yang mencerahkan serta mampu merespons perkembangan masa kini berdasarkan prinsip Al-Islam dan Kemuhammadiyahan,” tutur Herry.

Ketua PWM Jawa Barat Ahmad Dahlan pun mengapresiasi komitmen keluarga almarhum yang menjadikan wakaf sebagai investasi kebaikan lintas generasi.

Ia menyebut penyerahan tersebut sebagai momentum penting dalam penguatan ekosistem wakaf Muhammadiyah di Jawa Barat.

“Momen ini sangat mengharukan dan mencatatkan sejarah baru sebagai salah satu pencapaian klaster wakaf tunai terbesar di Jawa Barat,” imbuhnya.

Lebih dari sekadar penyerahan aset, wakaf Ahmad Yunus memperlihatkan bagaimana filantropi dapat menjadi instrumen pembangunan umat.

Ketika sebuah harta diubah menjadi investasi pendidikan, manfaatnya tidak berhenti pada penerima hari ini.

Namun, berpotensi melahirkan generasi ulama yang terus memberi ilmu, membimbing masyarakat, dan menghidupkan nilai-nilai Islam Berkemajuan.

Dari sebuah map yang dijaga keluarga, lahir sebuah amanah yang kini diarahkan menjadi ekosistem kaderisasi.

Di situlah wakaf menemukan maknanya: harta yang ditinggalkan, tetapi manfaatnya terus berjalan.***

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Kepala LPPAIK Universitas Muhammadiyah Bandung Dikdik Dahlan Lukman mengatakan bahwa sejarah Muhammadiyah tidak hanya dibangun melalui pendidikan dan dakwah.

Namun, melalui tradisi pelayanan sosial yang menjadikan agama hadir untuk menjawab persoalan konkret masyarakat.

Menurutnya, salah satu tokoh yang mencerminkan semangat tersebut adalah Kiai Muhammad Sudja, sosok yang dikenal sebagai pelopor Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) sekaligus perintis pembenahan pelayanan haji bagi umat Islam Indonesia.

Kisah dan gagasan Kiai Sudja tersebut disampaikan Dikdik saat mengisi Gerakan Subuh Mengaji Aisyiyah Jawa Barat pada Selasa (11/8/2026).

Dikdik mengajak warga Muhammadiyah melihat Kiai Sudja tidak semata sebagai tokoh masa lalu. Namun, sebagai figur yang mewariskan cara berpikir progresif dalam membangun pelayanan umat. 

“Kalau kita berbicara tentang PKO Muhammadiyah, Kiai Sudja merupakan tokoh yang sangat penting. Beliau menunjukkan bahwa ajaran agama tidak cukup hanya dipahami dan disampaikan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada manusia,” ujarnya.

Kiai Muhammad Sudja lahir di Yogyakarta pada 1882 dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mendapatkan pembinaan keagamaan dari KH Ahmad Dahlan.

Dalam perjalanan Muhammadiyah, namanya lekat dengan pengembangan PKO melalui pendirian klinik, rumah yatim, dan berbagai bentuk pelayanan sosial yang pada masanya merupakan terobosan dalam menerjemahkan ajaran Islam ke dalam kerja kemanusiaan.

Namun, kiprah Kiai Sudja ternyata jauh melampaui bidang pelayanan sosial. Dikdik mengungkapkan, Kiai Sudja juga memiliki perhatian besar terhadap penyelenggaraan ibadah haji ketika perjalanan umat Islam Indonesia ke Tanah Suci masih menghadapi berbagai persoalan. 

Mulai dari transportasi, administrasi, keterbatasan informasi, hingga regulasi kolonial yang membatasi ruang gerak jemaah.

“Bagi Kiai Sudja, pelayanan haji itu bukan sekadar mengantarkan orang sampai ke Tanah Suci. Ada amanah kemanusiaan di dalamnya. Jemaah harus mendapatkan pengetahuan, pendampingan, keamanan, dan pelayanan yang baik,” kata Dikdik.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa sejak awal Muhammadiyah telah berusaha menempatkan pelayanan keagamaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kemanusiaan.

Salah satu terobosan Kiai Sudja adalah perhatian terhadap pendidikan manasik secara menyeluruh. Ia tidak hanya membicarakan tata cara ritual haji, tetapi memikirkan persiapan sebelum keberangkatan, perlengkapan, administrasi, hingga aspek teknis perjalanan. 

“Yang menarik dari Kiai Sudja adalah beliau tidak hanya bicara tentang bagaimana orang berhaji secara ritual. Beliau juga memikirkan apa yang harus dipersiapkan sebelum berangkat dan bagaimana perjalanan itu dilakukan,” jelas Dikdik.

Kiai Sudja juga menunjukkan sikap kritis terhadap kecenderungan menjadikan haji sekadar simbol status sosial. Menurut Dikdik, kritik tersebut memperlihatkan upaya Kiai Sudja mengembalikan makna haji pada substansi ibadah dan perubahan sosial.

“Bagi beliau, orang yang sudah berhaji seharusnya mengalami perubahan dalam kehidupan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi, yang penting bukan sekadar gelarnya, tetapi nilai dan dampak dari ibadah itu sendiri,” ungkapnya.

Visi Kiai Sudja bahkan menyentuh persoalan kemandirian infrastruktur haji. Pada dekade 1920-an hingga 1940-an, Muhammadiyah bersama umat Islam Indonesia pernah menggagas kepemilikan kapal sendiri untuk mengangkut jemaah menuju Tanah Suci.

“Ini menarik karena pada masa itu sudah muncul pikiran untuk memiliki kapal sendiri. Artinya, umat Islam Indonesia sudah berpikir tentang kemandirian dalam pelayanan haji,” tutur Dikdik.

Meski gagasan tersebut belum berhasil diwujudkan, menurut Dikdik, rencana itu memiliki arti penting dalam sejarah gerakan Islam Indonesia.

“Walaupun kapal itu akhirnya belum terealisasi, gagasan tersebut penting secara historis. Ada kesadaran bahwa pelayanan umat membutuhkan kemandirian,” tambahnya.

Gagasan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persoalan ibadah sejak masa itu telah dipandang berkaitan dengan aspek teknologi, transportasi, manajemen, dan kedaulatan pelayanan.

Kiprah Kiai Sudja juga berlangsung melalui advokasi dan diplomasi dengan pemerintah kolonial maupun otoritas di Arab. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong perbaikan perjalanan dan perlindungan jemaah.

“Kiai Sudja bukan hanya seorang ulama yang mengajarkan manasik. Beliau juga seorang organisator dan negosiator yang memperjuangkan pelayanan yang lebih baik bagi jemaah Indonesia,” kata Dikdik.

Bagi Dikdik, seluruh kiprah tersebut memiliki satu benang merah, yakni menjadikan agama sebagai kekuatan yang menghadirkan kemaslahatan.

“Kalau kita tarik benang merahnya, PKO, rumah yatim, klinik, pelayanan haji, semuanya berangkat dari satu prinsip bahwa agama harus hadir untuk menyelesaikan persoalan manusia,” jelasnya.

Oleh karena itu, pelayanan haji dalam pemikiran Kiai Sudja tidak dapat dipisahkan dari nilai ihsan, yakni memastikan jemaah memperoleh pelayanan yang menjaga keselamatan, martabat, dan kemaslahatannya.

Atas luasnya kontribusi tersebut, Dikdik mendorong agar sejarah Kiai Muhammad Sudja mendapatkan perhatian lebih besar, termasuk melalui kajian untuk pengusulan sebagai pahlawan nasional.

“Menurut saya, Kiai Muhammad Sudja sangat layak untuk dikaji dan dipertimbangkan sebagai pahlawan nasional. Kepeloporan beliau dalam PKO, pelayanan sosial, literasi haji, dan perjuangan memperbaiki pelayanan jemaah merupakan kontribusi yang tidak kecil,” ujarnya.

Ia menilai pengenalan kembali sosok Kiai Sudja penting bukan hanya sebagai upaya merekonstruksi sejarah. Namun, untuk menemukan kembali model keberagamaan yang berbasis ilmu, profesionalisme, keberanian berorganisasi, dan keberpihakan pada kemaslahatan umat.

Dikdik menegaskan, warisan terbesar Kiai Sudja bukan hanya berupa lembaga dan gagasan, tetapi cara menghadapi persoalan umat secara sistematis dan solutif.

“Yang diwariskan Kiai Sudja kepada kita bukan hanya lembaga, tetapi cara berpikir. Kalau umat menghadapi masalah, jangan hanya mengeluh. Harus dicari ilmunya, diorganisasi, dicarikan solusinya, lalu diwujudkan menjadi pelayanan,” pungkasnya.

Jejak tersebut menempatkan Kiai Muhammad Sudja sebagai salah satu figur penting dalam sejarah pembaruan Muhammadiyah—seorang tokoh yang menerjemahkan nilai keislaman bukan berhenti pada wacana, melainkan menjadi pelayanan nyata bagi kemanusiaan.***

UMBANDUNG.AC.ID, Jakarta -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis sebagai pilar keempat demokrasi. 

Dalam menjalankan fungsi tersebut, pers tidak hanya dituntut menghadirkan informasi alternatif yang independen.

Namun, juga menjaga kualitas ruang publik melalui pemberitaan yang berpijak pada kebenaran, etika, dan kepentingan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Haedar dalam Orasi Kebangsaan bertajuk “Pers Berkemajuan: Relasi Media, Agama, dan Semangat Kebangsaan” dalam rangkaian Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah 2026 di Auditorium KH A. Azhar Basyir, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis (13/8/2026).

Dalam orasinya, Haedar menjelaskan bahwa pers memiliki fungsi penting untuk mengungkap realitas yang tidak selalu terlihat di ruang publik.

Ia menggunakan perspektif front stage dan backstage untuk menggambarkan kesenjangan antara realitas yang ditampilkan kepada publik dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi.

“Panggung depan sering kali penuh drama, rekayasa, dan tidak sepenuhnya menggambarkan realitas yang sebenarnya. Sedangkan panggung belakang itulah yang nyata,” ujar Haedar.

Menurutnya, pers perlu berupaya menghadirkan pemberitaan yang sedekat mungkin dengan realitas objektif.

Tugas jurnalistik tidak berhenti pada upaya membedakan benar dan salah. Namun, harus mempertimbangkan dimensi etik mengenai baik dan buruk serta pantas dan tidak pantas.

Pers, kata Haedar, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak sekadar faktual. Namun, memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi kehidupan publik.

Ia mengakui tantangan tersebut semakin kompleks karena media tidak sepenuhnya terlepas dari pengaruh kepentingan ekonomi, pemilik modal, maupun kekuasaan politik.

Pada saat yang sama, perkembangan media sosial telah menghadirkan ruang komunikasi baru yang memungkinkan setiap individu memproduksi dan menyebarkan informasi tanpa melalui mekanisme kurasi sebagaimana media konvensional.

“Intinya, dulu menulis di media itu penuh proses kurasi dan seleksi. Tidak seperti sekarang, di mana orang bisa asal bicara dan merasa paling benar di media sosial,” ungkapnya.

Dalam konteks tersebut, Haedar menilai pers profesional memiliki tanggung jawab yang semakin besar untuk menjadi pembeda di tengah derasnya arus informasi.

Pers harus mampu menghadirkan informasi yang terverifikasi, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat tidak kehilangan rujukan yang kredibel.

Agama sebagai Sumber Nilai

Selain membahas peran pers, Haedar menempatkan agama sebagai sumber nilai yang penting dalam membangun kehidupan masyarakat dan bangsa.

Menurutnya, agama tidak semestinya berhenti pada dimensi ritual. Namun, harus mampu memberikan makna, membangun nilai, sekaligus membimbing arah kehidupan.

Ia mencontohkan KH Ahmad Dahlan sebagai figur pembaru yang menjadikan pemahaman agama sebagai basis transformasi sosial.

Dari pemahaman tersebut, lahir berbagai gerakan nyata seperti pengembangan pendidikan modern, pelayanan kesehatan, serta gerakan perempuan melalui Aisyiyah.

“Agama tidak boleh sekadar menjadi ritual, tetapi harus memberi makna, memberikan nilai, dan membimbing arah,” tegas Haedar.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa agama memiliki posisi penting dalam membangun kehidupan publik yang berorientasi pada kemajuan.

Nilai keagamaan, menurut Haedar, dapat menjadi landasan etik bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan teknologi.

Pers dan Konsensus Kebangsaan

Dalam konteks kebangsaan, Haedar menyampaikan bahwa Indonesia dibangun atas kehendak bersama untuk hidup berdampingan dalam keberagaman.

Kehendak tersebut kemudian dirumuskan dalam konsensus nasional melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Konsensus kebangsaan tersebut, menurutnya, perlu terus dijaga oleh seluruh elemen bangsa, termasuk pers.

Pers memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kebenaran dan kebaikan sekaligus menghindari praktik jurnalistik yang terjebak pada kepentingan pragmatis dan sesaat.

Karena itu, pers berkemajuan harus mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis tanpa kehilangan tanggung jawab kebangsaan.

Independensi pers tidak berarti bebas dari etika, melainkan tetap berpijak pada kepentingan publik, nilai kemanusiaan, dan komitmen terhadap kehidupan demokratis.

Empat Dekade Pengalaman Jurnalistik

Dalam kesempatan tersebut, Haedar juga menyinggung perjalanan panjangnya di dunia jurnalistik selama 42 tahun.

Kiprahnya dimulai ketika menjadi wartawan Suara Muhammadiyah dan menjalani pengalaman sebagai wartawan lapangan selama hampir lima tahun.

Pengalaman tersebut, menurut Haedar, menjadi bagian penting dalam membentuk kemampuan menulis sekaligus memahami realitas masyarakat secara langsung.

Dunia jurnalistik memberinya pengalaman untuk melihat berbagai persoalan dari dekat dan menerjemahkannya menjadi gagasan yang dapat dibaca masyarakat.

Momentum Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah 2026 diharapkan menjadi ruang refleksi untuk memperkuat kembali posisi pers sebagai bagian dari kekuatan intelektual dan pencerdasan publik.

Pers tidak hanya dituntut adaptif terhadap perubahan teknologi. Namun, juga harus semakin kokoh dalam menjaga integritas, etika, dan tanggung jawab sosial.

Haedar berharap pers berkemajuan dapat terus berkontribusi dalam membangun ruang publik yang sehat sekaligus memperkuat kehidupan kebangsaan yang demokratis, berkeadaban, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Rektor UMJ Ma’mun Murod, Ketua MPI PP Muhammadiyah Muchlas, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Wamendikdasmen Fajar Riza Ulhaq, para rektor PTMA, serta sejumlah tokoh pers dan pimpinan redaksi media nasional.***